Trump Memberhentikan Jenderal Haugh dari Jabatan Kepala Badan Keamanan Nasional AS
JAKARTA, uccphilosoph.com – Presiden Donald Trump memberhentikan Jenderal Angkatan Udara Timothy Haugh dari jabatannya sebagai Direktur Badan Keamanan Nasional (NSA) dan Kepala Komando Siber Amerika Serikat (U.S. Cyber Command). Wakil Direktur NSA, Wendy Noble, juga diberhentikan dan dipindahkan ke posisi lain di dalam Pentagon. Alasan spesifik di balik pemecatan ini belum diumumkan secara resmi.
Sebagai pengganti sementara, Letnan Jenderal William Hartmann, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil di Komando Siber AS, ditunjuk sebagai penjabat Direktur NSA. Sheila Thomas, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif NSA, kini menjabat sebagai penjabat Wakil Direktur.
Keputusan ini mendapat kritik tajam dari anggota Partai Demokrat. Senator Mark Warner, Wakil Ketua Komite Intelijen Senat, menyatakan bahwa pemecatan Haugh terjadi pada saat Amerika Serikat menghadapi ancaman siber yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti serangan siber “Salt Typhoon” dari China. Ia mempertanyakan bagaimana tindakan ini dapat meningkatkan keamanan nasional. Perwakilan Jim Himes, anggota peringkat Komite Intelijen DPR, juga menyatakan keprihatinannya dan menekankan bahwa Haugh dikenal sebagai pemimpin yang jujur dan berkomitmen pada keamanan nasional.
Laporan media menunjukkan bahwa pemecatan ini mungkin dipengaruhi oleh aktivis sayap kanan Laura Loomer, yang sebelumnya bertemu dengan Presiden Trump dan menyarankan pemecatan pejabat yang dianggap tidak loyal terhadap agenda “Make America Great Again”. Selain itu, Elon Musk, yang memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah, dilaporkan bertemu dengan Haugh di markas NSA bulan lalu, meskipun hubungan antara pertemuan ini dan pemecatan belum jelas.
Pemecatan ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pemisahan kepemimpinan antara NSA dan Komando Siber AS, sebuah langkah yang sebelumnya dipertimbangkan oleh pemerintahan Trump. Pemisahan ini akan memungkinkan penunjukan pemimpin politik untuk NSA, yang menimbulkan kontroversi di kalangan pejabat militer dan intelijen.
