Harvey Moeis, kuasa hukumnya mengklaim bahwa dakwaan yang menyebutkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun adalah salah alamat dan tidak berdasar.
JAKARTA, uccphilosoph.com – Dalam perkembangan terbaru kasus hukum yang melibatkan pengusaha terkemuka Harvey Moeis, kuasa hukumnya mengklaim bahwa dakwaan yang menyebutkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun adalah salah alamat dan tidak berdasar. Klaim ini muncul dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa.
Menurut kuasa hukum Harvey Moeis, Dakwaan tersebut adalah hasil dari kesalahan dalam perhitungan dan interpretasi data keuangan. Mereka menuduh bahwa klaim kerugian yang sangat besar ini adalah bentuk kekeliruan yang signifikan, yang dapat merugikan reputasi klien mereka secara tidak adil.
“Angka Rp 300 triliun ini adalah hasil dari kesalahan penghitungan dan asumsi yang tidak berdasar,” ujar salah satu kuasa hukum Moeis, dalam pernyataannya kepada media. “Kami sudah melakukan audit independen dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada kerugian sebesar itu yang ditimbulkan dari tindakan klien kami.”
Kasus ini telah menarik perhatian publik karena besarnya angka yang disebutkan, serta dampaknya terhadap sektor bisnis dan ekonomi nasional. Harvey Moeis sendiri, yang dikenal sebagai salah satu tokoh bisnis besar di Indonesia, sebelumnya mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa semua aktivitas bisnisnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pihak kejaksaan yang menangani kasus ini belum memberikan tanggapan resmi mengenai klaim yang diajukan oleh kuasa hukum Moeis. Namun, mereka menegaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan telah mengikuti prosedur yang ketat dan data yang digunakan dalam dakwaan adalah hasil dari analisis yang mendalam.
Proses hukum ini diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa minggu mendatang, dengan sidang-sidang berikutnya dijadwalkan untuk membahas lebih lanjut mengenai isu-isu yang dipertentangkan. Para pengamat hukum mengatakan bahwa kasus ini akan menjadi ujian penting bagi sistem peradilan Indonesia dalam menangani tuduhan-tuduhan besar yang melibatkan figur publik.
Seiring berjalannya waktu, publik dan para pengamat hukum akan terus mengikuti perkembangan kasus ini untuk mengetahui hasil akhir dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat.
