Jakarta, uccphilosoph.com – Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hari ini mengeluarkan pernyataan tegas mengenai Muktamar PKB yang dianggap sah. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Cak Imin, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa hanya ada satu Muktamar PKB yang diakui secara resmi, sementara Muktamar lainnya dianggap tidak sah.
Cak Imin menegaskan bahwa Muktamar PKB yang sah adalah yang dilaksanakan pada bulan Juli 2024 di Jakarta. Menurutnya, Muktamar ini mengikuti seluruh prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh anggaran dasar dan rumah tangga PKB. Ia menganggap bahwa Muktamar lainnya, yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang berbeda di berbagai lokasi, tidak memenuhi syarat legalitas dan oleh karena itu tidak bisa diakui.
“Sebagai Ketua Umum PKB, saya ingin menegaskan bahwa hanya satu Muktamar yang sah sesuai dengan peraturan partai, yaitu yang dilaksanakan di Jakarta. Semua Muktamar lain yang diadakan oleh pihak-pihak yang mengklaim sebagai faksi sah tidak memenuhi syarat dan harus dianggap tidak sah,” ujar Cak Imin.
Pernyataan ini datang di tengah ketegangan internal PKB, yang mengalami perpecahan di antara anggotanya. Beberapa kelompok dalam partai telah mengadakan Muktamar mereka sendiri dan mengklaim legitimasi mereka. Situasi ini telah menyebabkan kebingungan di kalangan kader dan pengikut PKB.
Cak Imin juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kesatuan partai. Ia mengimbau kepada semua pihak untuk menghormati keputusan yang telah diambil dan bekerja sama untuk memulihkan stabilitas dalam partai menjelang pemilihan umum yang akan datang.
“PKB harus tetap solid dan fokus pada tujuan bersama. Semua pihak harus kembali ke jalur yang benar untuk kepentingan partai dan bangsa,” tambahnya.
Keputusan Cak Imin diharapkan dapat membawa kejelasan dan mengurangi ketegangan di internal PKB. Namun, respons dari kelompok yang mengadakan Muktamar alternatif belum sepenuhnya jelas, dan kemungkinan adanya konflik lebih lanjut tetap ada.
Sebagai langkah selanjutnya, PKB akan melakukan upaya komunikasi lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa partai tetap berfungsi secara efektif dalam menghadapi tantangan politik yang akan datang.